Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Berbagai kebijakan dan program didorong untuk memajukan sektor UMKM agar dapat bersaing di pasar global dan meningkatkan partisipasi dalam global value chain.
Namun, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022, rasio kewirausahaan saat ini masih rendah, yaitu hanya 2,86%. Salah satu penyebab rendahnya rasio tersebut adalah dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian nasional, terutama pada sektor UMKM, yang mengakibatkan banyak pelaku usaha harus mengubah model bisnis atau bahkan gulung tikar.
Sisi positif dari perekonomian nasional yang terus stabil selama dua tahun terakhir, sektor UMKM telah bangkit kembali dan bahkan mulai bersiap-siap untuk menembus pasar ekspor dengan produk yang lebih berkualitas. Untuk mencapai tujuan “go global”, banyak UMKM yang harus berhasil menembus pasar ekspor dunia atau “go export” terlebih dahulu. Pemerintah telah memberikan dukungan kepada UMKM yang ingin “go export” melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
“Selain itu, dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kepada Menko Perekonomian untuk pembentukan Satgas Ekspor, yang mengurusi cakupan dari masalah akses pembiayaan, pelatihan, akses ke pasar, dan lain-lain. Sebenarnya juga program-program untuk UMKM di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian sudah cukup lengkap, semisal Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, yang mewakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pertemuan dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Aliansi Produk Nusantara Indonesia UMKM (DPP Aproni) Go Export Suci Kuntarsih dan jajarannya, di Yogyakarta, Jumat (17/02).
Sesmenko Susiwijono menuturkan, tugas Satgas Ekspor nantinya juga akan terkait peningkatan kapasitas UMKM ekspor. “Menko Perekonomian yang nanti akan mengoordinasikan semua Menteri terkait (dalam pembentukan Satgas Ekspor). (Terkait pelatihan untuk UMKM ekspor) Selain pelatihan umum, karena kami mengoordinasikan Kartu Prakerja juga, mudah-mudahan dengan terbentuknya Satgas Ekspor nanti akan lebih fokus mengurusinya,” tuturnya.
Untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam go global, Pemerintah memberikan berbagai dukungan dan program yang dijalankan oleh beberapa kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu upaya adalah pemanfaatan peran Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dimaksimalkan untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan bahan baku impor, pemberian cicilan pembelian barang modal/mesin, dan akses pemasaran lokal dan global. Kementerian Keuangan memberikan pemberian insentif fiskal bagi PLB IKM melalui penangguhan PPN & PPNBM.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan melalui program Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembebasan PPN dan PPN impor, yang diberikan untuk IKM/UMKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. Sementara itu, Kementerian Perdagangan bertujuan menciptakan eksportir-eksportir baru skala UMKM melalui fasilitasi informasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, kerjasama, promosi dan citra, serta peningkatan SDM.
Di samping itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong UMKM Ekspor dan Digital melalui fasilitasi pelatihan manajerial SDM UMKM, pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu, penguatan kelembagaan koperasi, dan fasilitasi akses pemasaran ekspor. Dengan adanya dukungan dan program ini, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan meningkatkan partisipasinya dalam global value chain.
